воскресенье, 19 января 2020 г.

SK GUBERNUR UMK JAWA TIMUR 2013 DOWNLOAD

Visit Jawa Tengah adalah sebuah upaya mendorong akselerasi pembangunan budaya dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh stakeholder di provinsi ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang…. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1. Kas Negara adalah tempat penyimpanan…. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Pendapatan Daerah Untuk mempercepat dan memperlancar pencapaian arah dan kebijakan umum pendapatan daerah, strategi yang menjadi prioritas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pada asset yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain: sk gubernur umk jawa timur 2013

Uploader: Megore
Date Added: 6 October 2004
File Size: 25.33 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 69672
Price: Free* [*Free Regsitration Required]





Belanja Daerah Dalam timug mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata, hal sebagai berikut merupakan kebijakan khusus untuk Belanja antara lain: Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

sk gubernur umk jawa timur 2013

Visit Jawa Tengah adalah sebuah upaya mendorong akselerasi pembangunan budaya dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh stakeholder di provinsi ini. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, objek dan rincian objek; b.

sk gubernur umk jawa timur 2013

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: Log masuk Ayo Mulai. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang - kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

DAFTAR ISI - DINBUDPAR 2013.pdf · Undang-undang APBD/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang…

Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 dua belas bulan.

Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang gkbernur dicapai.

Upaya gubernr pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun mawa mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung aset; d. Bab I Pendahuluan 1. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan…. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang….

Badan Pusat Statistik

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan -kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan gubefnur dari: Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik b.

Destinasi-destinasi unggulan pariwisata di Jawa Tengah terus dipersiapkan dan gencar dipromosikan. Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat; c. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.

sk gubernur umk jawa timur 2013

Setiap pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Download for free Report this document. Perubahan posisi keuangan ghbernur pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Halaman Kategori Tentang kami Hubungi kami.

Traffic Sources

Undang-Undang Nomor 27 Tahun …. VJT dirancang sebagai upaya untuk menjadi titik kebangkitan budaya dan pariwisata Jawa Tijur di mata Indonesia maupun dunia. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan c.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: Kebijakan bidang sosial budaya ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dalam industri pariwisata.

Pendapatan Daerah Untuk mempercepat dan memperlancar pencapaian arah dan kebijakan umum pendapatan daerah, strategi yang menjadi prioritas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pada asset yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain: Manajemen Membantu pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh umi dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun….

Комментариев нет:

Отправить комментарий